Mengatasnamakan Rakyat Pati, Tapi Mengganggu Ketertiban? Aliansi TOMAS Menolak Tegas

PATI, Jawa TengahTransvaransijateng.com. Aliansi Tokoh Masyarakat (TOMAS) Kabupaten Pati mengambil sejumlah keputusan strategis dalam rapat yang digelar pada Rabu (26/8/2026). Salah satu agenda utama yang diputuskan adalah segera melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pati dengan melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kapolresta dan Dandim Pati.

Keputusan tersebut menunjukkan upaya Aliansi TOMAS untuk membawa berbagai dinamika yang berkembang ke ruang komunikasi dan dialog bersama para pemangku kepentingan.

Audiensi ke DPRD Pati nantinya diharapkan menjadi forum untuk menyampaikan pandangan, sikap, serta membangun komunikasi antara unsur masyarakat, lembaga, organisasi kemasyarakatan, legislatif, dan aparat keamanan.

Selain agenda audiensi, rapat juga menghasilkan keputusan terkait mekanisme internal organisasi. Seluruh kegiatan yang mengatasnamakan Aliansi TOMAS diwajibkan terlebih dahulu mendapatkan keputusan dan rekomendasi dari seluruh ketua lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam aliansi.

Pelaksanaan mandat dari keputusan bersama tersebut kemudian diserahkan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi TOMAS.

Dengan mekanisme tersebut, Aliansi TOMAS menegaskan bahwa setiap langkah organisasi tidak boleh berjalan secara sepihak. Keputusan harus lahir dari kesepakatan para pimpinan lembaga dan ormas yang tergabung dalam aliansi.

Rapat juga memberikan kewenangan kepada Sekjen untuk menentukan rekan kerja dalam membantu pelaksanaan kegiatan. Namun, ruang lingkup pihak yang dapat dipilih tetap dibatasi dari unsur para ketua lembaga dan ormas yang tergabung dalam Aliansi TOMAS Pati.

Kebijakan ini dinilai sebagai upaya untuk memastikan setiap kegiatan tetap berada dalam garis koordinasi organisasi dan tidak keluar dari mandat bersama.

Dalam rapat tersebut, Aliansi TOMAS juga menegaskan posisi kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di DPR RI oleh Forum Komunikasi Rakyat Pati.

Menurut hasil keputusan rapat, kegiatan tersebut tidak dipandang sebagai aktivitas yang berdiri sendiri. Forum Komunikasi Rakyat Pati disebut merupakan bagian dari Aliansi TOMAS Pati, sehingga kegiatan yang dilakukan sebelumnya dinyatakan sebagai kegiatan bersama.

Penegasan itu sekaligus memperjelas hubungan dan posisi berbagai unsur yang berada dalam struktur maupun jaringan Aliansi TOMAS.

Keputusan rapat ini menjadi penting karena Aliansi TOMAS kini menegaskan satu prinsip utama: setiap gerakan harus memiliki mandat, setiap kegiatan harus melalui rekomendasi, dan setiap langkah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh unsur yang tergabung dalam aliansi.

Dengan keputusan untuk segera menggelar audiensi bersama DPRD, Kapolresta, dan Dandim, Aliansi TOMAS Pati tampaknya memilih jalur komunikasi formal dalam menyampaikan sikap dan aspirasi.

Langkah tersebut sekaligus menjadi ujian bagi konsolidasi internal aliansi. Sebab, setelah mekanisme pengambilan keputusan diperketat, setiap kegiatan yang membawa nama Aliansi TOMAS akan dituntut memiliki legitimasi dan mandat yang jelas dari para pimpinan lembaga serta ormas.

Aliansi TOMAS Pati kini mendorong agar setiap dinamika masyarakat tidak berkembang menjadi kesalahpahaman atau konflik di lapangan.

Pesan yang mengemuka dari hasil rapat tersebut jelas: Aliansi TOMAS ingin setiap langkah berjalan satu komando, terkoordinasi, dan memiliki mandat bersama. Aspirasi tetap disuarakan, tetapi melalui jalur dialog, komunikasi, dan mekanisme organisasi yang telah disepakati.

Red.