JAKARTA,TRANSVARANSIJATENG.COM. KABINET BAYANGAN SEBAGAI GERAKAN INTELKTUAL KAMPUS (Saatnya Demokrasi Indonesia Naik Kelas).Oleh: Widhi Handoko: Akademisi Unissula & Profesional Hukum
Dalam kondisi pemerintahan yang carut marut seperti saat ini. Tidak butuh perbandingan antara Jokowi dan Prabowo. Tidak perlu juga menurunkan Prabowo ditengah jalan. Yang kita butuhkan yaitu kontrol terhadap pemerintahan. Kondisi pemerintah dengan kabinet yang mabuk harta, kekuasaan/ jabatan dan mabuk hormat. Sehingga korupsi merajalela dan tentu saat ini perlu hadirnya kritik (to criticize) yang membangun.
Presiden yang dapat mandat rakyat saat ini dikelilingi oleh bromorcoro dan penjilat yang menyesatkan. Presiden diduga selalu mendapatkan informasi Asal Bapak Senang (ABS). Presiden lebih banyak terjebak pada retorika belaka. Presiden dibuai dan dibuat luapa atas mandat rakyat yang diamahkan padanya.
Dalam sistem presidensial, Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat untuk membentuk kabinet dan menjalankan pemerintahan. Namun, mandat tersebut bukan berarti kebijakan pemerintah terbebas dari evaluasi publik. Justru dalam negara demokrasi, setiap kebijakan harus selalu diuji melalui kritik yang rasional, objektif, dan berbasis data.
Indonesia tidak mengenal kabinet bayangan sebagai lembaga konstitusional sebagaimana di negara yang menganut sistem parlementer. Akan tetapi, bukan berarti gagasan kabinet bayangan tidak dapat dikembangkan. Dalam konteks Indonesia, kabinet bayangan dapat diwujudkan sebagai forum independen yang beranggotakan akademisi, profesional, tokoh masyarakat, dan pakar dari berbagai bidang untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap kementerian.
Kita harus to explore, to criticize and to understand (to solution) dalam program yang dijanjikan pemerintah dan yang kita dibangun bukanlah kritik politik yang bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan kritik yang didasarkan pada data empiris, fakta lapangan, indikator kinerja, dan analisis ilmiah. Setiap kritik harus disertai solusi, alternatif kebijakan, dan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang cerdas dalam melakukan pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan oleh para akademisi dan gerakan intelektual kampus beserta tokoh masyarakat dan rakyat.
Pengawasan yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas pula.
Kabinet bayangan dapat menjadi wadah lahirnya evidence-based policy criticism, yaitu kritik terhadap kebijakan publik yang berlandaskan bukti, bukan prasangka. Dengan demikian, masyarakat memperoleh pembanding atas setiap kebijakan pemerintah sehingga ruang diskusi publik menjadi lebih sehat, rasional, dan produktif.
Indonesia memerlukan budaya baru dalam berdemokrasi. Sudah saatnya kritik tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari mekanisme penyempurnaan kebijakan negara. Pemerintah yang terbuka terhadap kritik berbasis data akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat, sedangkan masyarakat yang menyampaikan kritik secara bertanggung jawab turut memperkuat demokrasi.
Kabinet bayangan bukanlah simbol perlawanan terhadap pemerintah. Sebaliknya, ia merupakan simbol kedewasaan demokrasi: menghadirkan kritik yang objektif, menawarkan solusi yang nyata, dan memastikan bahwa setiap kebijakan negara benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Saya setuju dan mendukung rekan- membentuk “KABINET BAYANGAN” kita harus memahami bahwa Kabinet Bayangan dibangun bukan “oposisi untuk menentang pemerintah”, melainkan oposisi gagasan (opposition of ideas) yang menyajikan kritik konstruktif, objektif, berbasis data dan fakta lapangan, serta menawarkan solusi konkret bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan seperti ini lebih sejalan dengan semangat demokrasi konstitusional dan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia.
Bila perlu dikampus kampus ternama seperti UGM, UNDIP, UI, UNAIR dan kampus-kampus swasta yang ternama seperti UNISSULA, UII, Univeritas MUHAMMADIYAH dan kampus lain “KABINET BAYANGAN” perlu dikembangkan sebagai gerakan intelektual, kabinet bayangan tidak harus menjadi organisasi politik. Ia dapat berbentuk lembaga kajian kebijakan publik independen yang bekerja secara profesional.
Salam Perubahan
Semoga bermanfaat.
Kajian ini digagas oleh
Prof. Dr. WIDHI HANDOKO, S.H., Sp.N., CPM., CPArb., CPHM. dan DR. RAIS FIRDAUS HANDOKO, S.H., M.H., M.Kn., CPM. Pendiri Pusat Kajian Hukum Mazhab Analisis Perkara Handoko Center for Case Analysis and Forensic Legal Studies (H-CCAFLS).
RED.
