Semarang. Transvaransijateng.com. Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.CPM., CPArb. Akademisi dan Profesional Hukum. Kamis 18 Juni 2026.
Sebagai aktivis hukum dan sebagai akademisi saya cukup prihatin dengan banyaknya universitas yang sangat mudah menggunakan sistem kuliah online tanpa terkendali.
Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan tinggi. Sistem pembelajaran daring (online learning), blended learning, hingga konsep Corporate University menjadi bagian dari transformasi pendidikan abad ke-21 yang tidak dapat dihindari. Digitalisasi pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan. Teknologi mampu memperluas akses pendidikan, menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit dilayani, memberikan fleksibilitas waktu belajar, serta membuka kesempatan bagi masyarakat yang bekerja untuk tetap melanjutkan pendidikan.
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan kritis yang patut diajukan: apakah digitalisasi pendidikan tinggi benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, atau justru melahirkan fenomena baru berupa industrialisasi gelar akademik?
Persoalan utama sesungguhnya bukan terletak pada sistem online itu sendiri. Banyak universitas terbaik dunia telah membuktikan bahwa pembelajaran daring dapat berlangsung efektif dan menghasilkan lulusan berkualitas. Masalah muncul ketika teknologi dijadikan tujuan, bukan alat. Sistem online diterapkan secara masif tanpa disertai tata kelola akademik yang kuat, pengawasan yang memadai, dan mekanisme penjaminan mutu yang ketat.
Dalam praktiknya, tidak sedikit perguruan tinggi yang menjadikan pembelajaran online sekadar sarana memperbesar jumlah mahasiswa tanpa memperhatikan kualitas proses pembelajaran. Perkuliahan sering kali hanya berupa unggahan materi, absensi dilakukan secara formalitas, diskusi akademik minim, dan evaluasi pembelajaran tidak mampu mengukur kompetensi secara objektif. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi, memperoleh transkrip nilai yang baik, bahkan menyandang gelar akademik, tetapi tidak memiliki penguasaan ilmu yang memadai.
Fenomena ini melahirkan apa yang oleh sejumlah akademisi disebut sebagai credentialism, yaitu kondisi ketika gelar akademik lebih dihargai daripada kompetensi yang sesungguhnya. Gelar menjadi komoditas administratif, sementara proses pembentukan kapasitas intelektual justru terabaikan. Akibatnya, masyarakat menyaksikan paradoks pendidikan tinggi: semakin banyak lulusan sarjana, magister, bahkan doktor, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan kualitas profesionalisme dan daya saing.
Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan ketika teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) mulai digunakan secara luas tanpa pengawasan akademik yang memadai. Tugas, makalah, hingga karya ilmiah dapat dibuat secara instan oleh teknologi. Jika universitas tidak membangun sistem evaluasi yang berbasis kemampuan berpikir kritis, analisis, argumentasi, dan penyelesaian masalah, maka proses pendidikan berisiko berubah menjadi sekadar proses administrasi akademik.
Padahal, tujuan pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bukan hanya menghasilkan lulusan yang memiliki ijazah, melainkan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, kompeten, dan berbudaya. Dengan demikian, mutu lulusan harus menjadi orientasi utama, bukan sekadar angka partisipasi mahasiswa atau peningkatan penerimaan institusi.
Dalam konteks inilah konsep Corporate University yang saat ini banyak dikembangkan oleh lembaga pemerintah dan sektor swasta sebenarnya memberikan pelajaran penting. Keberhasilan Corporate University tidak terletak pada penggunaan platform digital semata, melainkan pada integrasi antara pembelajaran, pengukuran kompetensi, kebutuhan organisasi, serta evaluasi hasil yang berkelanjutan. Setiap proses pembelajaran dikaitkan langsung dengan capaian kompetensi yang dapat diukur. Tidak ada ruang bagi formalitas administratif tanpa hasil nyata.
Perguruan tinggi seharusnya mengambil pelajaran dari pendekatan tersebut. Sistem online harus dibangun di atas prinsip akuntabilitas akademik. Kehadiran mahasiswa harus dapat diverifikasi. Interaksi dosen dan mahasiswa harus terukur. Ujian harus memiliki mekanisme pengawasan yang kredibel. Penjaminan mutu internal harus berjalan efektif. Akreditasi tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi harus mampu menilai kualitas proses dan hasil pembelajaran secara substantif.
Bangsa ini membutuhkan lulusan yang kompeten, bukan sekadar pemegang ijazah. Indonesia membutuhkan sarjana yang mampu berpikir kritis, profesional yang memiliki integritas, dan ilmuwan yang mampu menghasilkan inovasi. Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan harus diarahkan untuk memperkuat kualitas pembelajaran, bukan menjadi jalan pintas menuju produksi massal gelar akademik.
Universitas online adalah sebuah inovasi yang patut didukung. Namun ketika inovasi tersebut tidak dibarengi dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, dan komitmen terhadap mutu, maka pendidikan tinggi berpotensi bergeser dari lembaga pencetak intelektual menjadi industri penerbitan gelar. Di titik itulah kita perlu bersikap kritis, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas perguruan tinggi, melainkan kualitas generasi masa depan dan daya saing bangsa.
Indikator keberhasilan perguruan tinggi tidak boleh hanya diukur dari jumlah mahasiswa, jumlah kelas daring, atau besarnya pendapatan institusi, melainkan dari kompetensi nyata lulusan yang dihasilkan dan kontribusinya bagi masyarakat. Sbr. Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N.CPM., CPArb.
